Politisi (DPR) jadi Galau, Indonesia mau dibuat tidak nyaman lagi untuk korupsi

animateit.net

Dan kalau sang kawan buka mulut karena mangkel tidak dapat remisi bagaimana coba? Cilakak dua belas, bisa panjang urusan perkara dan bisa pendek umur karir politiknya ! Sedangkan itu adalah janjinya dulu supaya sang teman mau berkorban, mengorbankan dirinya mendekam di penjara -yang walaupun enak karena penjara bagi politikus maling tetap saja statusnya penjara- bahwa selain hukuman dibuat ringan, fasilitas remisi tetap didapat dengan lancar , bagaimana pula kalau nanti dirinya sendiri juga ‘harus’ berkorban, atau jika tertangkap, dipenjara tanpa ada lubang jarum untuk lolos bernama remisi? mana tahan euy…

kekhawatiran ini nampaknya benar – benar serius, hingga permasalahan ini diblow up sedemikian rupa, bahkan sampai isu diskriminasi agama pun dibawa sebagai umpan nya, sungguh manuver yang berbahaya, isu diskriminasi agama ini terlalu penting jika sekedar untuk digunakan melindungi maling, bahkan isu diskriminasi ini juga salah satu yang dipakai untuk batu loncatan menggelar penggunaan hak interpelasi, padahal substansi nya kan sekedar pengurangan remisi untuk napi korupsi, hal yang seharusnya didukung oleh para penentang korupsi

bentuk kebohongan dan kemunafikan ini dipertontonkan secara jelas, para penggagas digelarnya hak interpelasi dan para politisi yang mempermasalahkan moratorium itu jika ditanya sikapnya tentang korupsi, pasti lantang suaranya menyatakan ke anti annya terhadap korupsi, mungkin dimaksudkan selama yang korupsi bukan temannya, atau orang yang setor sebagian hasil korupsinya kepada politisi yang bersangkutan itu.

karena jelas sekali politisi yang paling lantang menentang penguranagan dan pencabutan remisi bagi koruptor, yang dibuat untuk meningkatkan efek jera, mulai menggunakan segala cara agar Indonesia tetap nyaman untuk korupsi

bahkan mulai menyinggung diskriminasi agama dengan provokasi kecemburuan rasial antara napi yang sudah dapat remisi di hari raya iedul fitri, sedangkan yang merayakan Natal tidak mendapatkannya, sungguh sebuah statement yang menampakkan kepanikan yang dikeluarkan oleh politisi kurang gizi

Dalam permasalahan ini makin jelas: semakin kabur bentuk perlawanan  resmi yang dilakukan oleh lembaga yang legalitas hukumnya jelas, bahkan yang dilakukan oleh badan bernama lembaga negara, lembaga penegak hukum hingga lembaga tinggi negara

Meraka bahkan semakin memperjelas keberadaan posisi dan sikapnya  terhadap Korupsi

maka makin jelas, perlunya tindakan mandiri dari sebagian besar masyarakat korban dan mangsa koruptor, tindakan yang lebih kongkret, perlu lebih memperjelas langkah yang harus diambil untuk memberantas koruptor dan konco – konconya

Wicaksono J – Desember 2011

sumber berita : VIVANEWS.COM Kompas.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s