DI TJARI

Metro

TEMPO DOELOE
Pembrita Betawi

30 Desember 1910

Orang Tionghoa atawa Islam boeat djadi Aannemer aken Tebang kajoe dan toenggoel di Kebon Karet jang lebarnja ada 1.600 baoe dan teroes dipatjoel. Siapa soeka pegang itoe pekerdjaan misti bawa banjak orang dan bekerdja. Tida terima voorchot. Harga menoeroet djandji.

Advertisements

Walikota Madiun yang Merugi

Wali Kota Madiun, Bambang Irianto, mengaku rugi Rp 3 miliar karena harus menalangi pembangunan proyek Pasar Besar Madiun.

Kerugian itu diderita, karena pengembang yang menangani pembangunan proyek pasar besar senilai Rp 76,5 miliar itu tidak melakukan pekerjaannya dengan baik alias nakal.

Bambang pada Rabu (28/12/2011) ini mengatakan, uang Rp 3 miliar diambil dari kantong pribadinya, bukan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Ia beralasan terpaksa menalangi, karena tidak ingin pembangunan pasar dengan 1.625 kios itu gagal gara-gara pengembang yang tidak bertanggungjawab, wah siapa ya pengembang nakal yang bikin perkara itu?

KOMPAS.com –

Minoritas Umat Islam di Korea Sangat Dihormati –

korean moeslem soldiers

Kehidupan beragama masyarakat Korea begitu harmonis. Ciri Kebudayaan dan Peradaban yang Berkembang

masyarakat Korea memeluk beragam agama. Sebagian besar adalah Buddha, Kristen, dan agama kepercayaan tradisional Korea. Sisanya memeluk Muslim. Umumnya, mereka saling menghormati satu sama lain.

“Kami masyarakat Korea secara tradisi memiliki kewajiban untuk saling menghormati antar pemeluk agama. Tradisi itu terus berlanjut hingga sekarang”

kehidupan beragama di Korea begitu harmonis. Nyaris tidak ada bentrokan yang tidak melibatkan umat beragama.

umat Islam di Korea, jumlahnya tidak terlalu banyak. Umumnya berada di Seoul. Secara karakteristik, tidak ada perbedaan antara umat Islam dengan pemeluk agama lain. Tentu yang membedakan adalah cara mereka dalam beribadah. Mereka menjalankan aktivitas ibadah di masjid

lantaran jumlahnya yang sedikit,eksistensi umat Islam belum banyak diketahui masyarakat Korea. Dan pastinya mereka tidak mengalami diskriminasi

Wicaksono J –

Sumber: Republika

Djalan Roesak

TEMPO DOeLOE

Pembrita Betawi

29 December 1911

Doeloe maka pendoedoek kampoeng-kampoeng Kebon Sirih dan Perapatan bersoerak aken menandaken soeka hatinja karena djalan-djalan di sana dibikin betoel sehingga djangan sentara sado sedeng mobiel djoega bisa melaloei.
Maka dipoedjinjalah setinggi langit kepala jang mengadaken atoeran itoe. Tetapi bagaimana adanja sekarang? Setelah toeroen oedjan maka djalan-djalan itoe djadi loempoer hingga sado tida berani masoek karena tentoelah rodanja melesek dan tida bisa keluar lagi. l

Sape – Bima Berdarah, Nah, Bagaimana Selanjutnya?

Bagaimana kelanjutan masalah Pertambangan di Bima? cukup diselesaikan dengan menghujat kebiadaban Polisi? Investigasi HAM atas tindakan di Sape? Berlomba menjadi yang paling ricuh dalam aksi solidaritas untuk Korban Tewas di Sape?

Setelah terjadinya insiden Sape – Bima NTB yang menarik banyak perhatian dari berbagai kalangan, Pemerintah Daerah Provinsi NTB menggelar Rapat tertutup yang diikuti oleh Wakil Gubernur NTB Badrul Munir, Sekretaris Daerah Muhammad Nur, Asisten I Bidang Tata Praja dan Aparatur Sekertariat Daerah Nasibun, Asisten II Setda NTB M.Nur Asikin, dan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi NTB Eko Bambang Sutedjo,

dalam pertemuan tersebut Sekda NTB Muhammad Nur mengatakan,  Gubernur NTB mengarahkan semua pembantunya untuk membangun komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk warga Bima yang saat ini masih menghadapi sejumlah permasalahan, menurutnya, Gubernur NTB mengimbau semua pihak untuk membangun sikap positif, sehingga kerukunan dan ketertiban tetap terjaga.

Seperti biasa, Pemerintah Daerah Provinsi NTB seperti ingin menunjukkan suatu bentuk ketidak tahuan yang bermartabat tentang akar masalah yang menyebakan terjadinya unjuk rasa berdarah di Sape – Bima,

untuk sebuah wilayah yang tidak besar dan dengan tingkat eskalasi kejadian yang besar, karena menutup jalur transportasi laut utama di Wilayah itu selama beberapa hari, apalagi tentunya berita unjuk rasa sebelum terjadinya insiden berdarah diujungnya itu telah disiarkan di banyak berita ditelevisi,  tentulah komentar dan imbauan yang disampaikan  sang Gubernur jadi berasa basa – basi, kemana saja Gubernur saat aksi berlangsung sebelum akhirnya berujung petaka itu?

lebih jauh Sekda Provinsi NTB menyatakan Gubernur NTB meminta masing-masing sektor di pemerintahannya untuk dapat berperan optimal. Misalnya dari sektor ekonomi, pemerintah NTB berniat memaksimalkan dan mendorong perekonomian lokal, untuk menjamin kebutuhan masyarakat NTB hingga akhir tahun 2011

Apa yang di sampaikan Gubernur melalui Sekda Provinsi NTB  menunjukkan keengganan Pemda untuk membantu penyelesaian permasalahan di akarnya, tidak nampak adanya niatan untuk mencoba menggalang komunikasi antar pihak yang bersengketa, dan sepertinya mendorong opini yang berkembang ke arah langkah preventif yang sudah tidak perlu karena sudah terlambat, karena tragedi sudah terjadi.

Polisi juga sibuk investigasi internal, daripada mencari penyelesaian akar permasalahan sengketa masyarakat dengan perusahaan Tambang yang dituding sebagai biang masalah, tak kurang 3 Jenderal Polisi diturunkan, untuk mencari fakta yang terjadi di seputar tragedi berdarah di Sape – Bima, dan belum juga ada badan yang menjembatani konflik antara kepentingan masyarakat di sekitar,

Begitu pula Komnas HAM, aksi solidaritas mahasiswa yang hingga ricuh dan anarkis membabi buta, dan lain – lain bentuk solidaritas lainnya, yang sepertinya di buat agar sama ricuhnya, dan lalu buntutnya akan hanya ribut soal Polisi, Protap, Pelanggaran HAM dan isu – isu yang sejenisnya, disitu – situ saja berkembangnya masalah ini hingga saat ini

belum terdengar adanya langkah – langkah yang lebih nyata untuk membahas soal penolakan masyarakat setempat atas penerbitan SK 188 oleh Bupati Bima.

Masyarakat Bima menuntut agar bupati mencabut izin pertambangan yang dipegang salah satu perusahaan itu, mungkin bantuan untuk menekan agar SK 188 Bupati Bima segera di perhatikan dan dibahas dengan serius,

Sementara itu, Bupati Bima, Ferry Zulkarnain memastikan tak bisa mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sudah dikantongi PT Sumber Mineral Nusantara (SMN), Bupati hanya bisa menunda operasional perusahaan tambang emas itu, sesuai Undang-Undang No 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Bupati tidak memiliki kewenangan untuk mencabut IUP yang telah diterbitkan, coba bayangkan gawatnya masalah ini, seorang Bupati tidak bisa mencabut SK yang dikeluarkannya sendiri, apalagi SK itu telah jadi biang perkara yang berbuntut tragedi berdarah di Sape

Bupati melalui Kabag Humas Pemda terang – terangan berkelit, Kalau saat ini bupati dipaksa untuk mencabut izin PT SMN, maka itu namanya, bupati diminta untuk melanggar Undang-Undang. Itu sama saja meminta bupati melanggar sumpah jabatannya. Konsekuensi kepala daerah yang melanggar sumpah jabatan adalah diberhentikan,

Karena itu, Bupati sudah melakukan apa yang paling mungkin dilakukan dalam posisi sebagai kepala daerah yang menerbitkan izin.

Kecuali kalau Undang-Undang No 4/2009 itu ada judicial review di Mahkamah Konstitusi dan memberi kewenangan bupati mencabut izin tambang yang telah dikeluarkan, baru tuntutan agar bupati mencabut IUP PTSMN bisa dilakukan

Ya jika judicial review dilakukan tentu sambil menunggu hasilnya, silakan tambang berjalan, mungkin hasilnya akan lumayan, tapi jika itu memang perlu dilakukan, mestinya itu yang harus segera dilakukan, agar tuntutan masyarakat yang merasa jadi korban, dari SK 188 / 2010 yang pasti dikeluarkan tanpa bertanya kepada masyarakat sekitarnya, bisa mendapat saluran hukum yang adil dan berkekuatan hukum.

Seperti yang sudah diketahui oleh semua, semua yang sudah berkekuatan hukum, jelas – jelas bisa dengan mudah dilanggar, apalagi yang kekuatan hukumnya dibuat remang – remang

Tambang tentu berkekuatan Ekonomi sangat Besar, cukup besar untuk membuat orang menjadi pengkhianat, amoral dan biadab,  cukup besar untuk memicu terjadinya perang dan tragedi kemanusiaan

karenanya mari tetap fokus pada penyelesaian akar permasalahan Tambang Emas di Bima ini, kepada SK 188/2010 yang dikeluarkan oleh Bupati Bimayang jadi biang masalah ini, agar permasalahan ini segera selesai dan pengorbanan yang sudah diberikan oleh para korban aksi berdarah itu tidak sia – sia

Wicaksono J, Desember 27 2011

VIVAnews, detik.com

 

 

Ditarik Kembali Dakwaanja

Metro

TEMPO DOELOE

Pembrita Betawi

26 Desember 1911

Satoe hoedjin selama beberapa hari soedah masoekken dakwaan bahwa seorang boedjangnja telah mentjoeri roepa-roepa barang dan soedah ia melinjapken diri.

Karena ia pandang jang itoe dakwaan tiada bergoena hanja boleh membikin soesah sadja pada dirinja sendiri, ia tarik kembali.